website statistics
Home > Berita > Iuran BPJS Naik 1 April, Ini Tarif Yang Baru

Iuran BPJS Naik 1 April, Ini Tarif Yang Baru

Advertisement
Advertisement

Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Menurut Perpres ini, iuran kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional naik.

Dalam perpres yang ditetapkan pada 29 Februari 2016 itu dinyatakan bahwa iuran JKN untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Rp 23.000 per orang per bulan.

Besaran iuran ini juga berlaku bagi PBI yang didaftarkan oleh pemerintah daerah atau integrasi jaminan kesehatan daerah dengan JKN.

Kemudian iuran Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau disebut peserta mandiri juga naik, yaitu iuran PBPU kelas III Rp 30.000, kelas II Rp 51.000, dan kelas I Rp 80.000.

Pada peraturan sebelumnya, iuran PBPU kelas III Rp 25.500, kelas II Rp 42.500, dan kelas III Rp 59.500.

Adapun iuran untuk peserta PBI di aturan sebelumnya sebesar Rp 19.225 per orang per bulan.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar berpendapat, hadirnya Perpres No 19/2016 tersebut mengejutkan karena besaran iuran peserta JKN mandiri (PBPU) dalam perpres itu ditentukan tanpa melalui pembahasan yang melibatkan para pemangku kepentingan.

Selain itu, besaran iuran yang ditetapkan dalam Perpres itu tidak memenuhi unsur gotong-royong, ada ketidakadilan.

Baca Juga : 

Kenaikan iuran PBI tidak signifikan seperti kenaikan iuran PBPU.

Seharusnya besaran iuran PBI sama dengan iuran kelas III PBPU, yakni Rp 30.000 per orang per bulan, bukan Rp 23.000 per orang per bulan seperti sekarang.

“Kebanyakan peserta PBPU juga kurang mampu,” ujar Timboel, Jumat (11/3), di Jakarta.

Timboel memahami bahwa kenaikan besaran iuran tersebut muncul karena defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan selama dua tahun implementasi JKN.

Akibatnya, setiap tahunnya pemerintah harus mengucurkan dana talangan untuk menutup defisit. Akan tetapi, kenaikan iuran yang terjadi justru tidak adil.

“Peserta PBPU yang banyak memanfaatkan JKN disalahkan terus. Sementara pemerintah tidak memiliki kemauan politik untuk menguatkan JKN dengan menaikkan iuran PBI signifikan,” kata Timboel.

image from www.liputan6.com
image from www.liputan6.com

Guru Besar Ilmu Kesehatan Masyarakat dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Hasbullah Thabrany menyatakan, iuran yang kurang optimal memenuhi aspek keadilan dan gotong-royong akan menjadikan program JKNseolah hanya untuk masyarakat kecil.

Pejabat pemerintah dan mereka yang mampu tetap tidak memanfaatkan JKN. Iuran yang sudah mereka bayarkan hanya akan dianggap sebagai sumbangan.

“Belum ada keinginan politik dari pejabat pemerintah untuk menjadikan JKN program yang bagus dan kuat,” ujar Hasbullah.

Satu hal yang menurut Hasbullah kurang optimal digarap BPJS Kesehatan ialah potensi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU).

Mereka adalah calon peserta muda yang sehat dan kolektabilitas iurannya tinggi karena membayar dengan dipotong gaji.

Baca Juga : Kenapa Pegawai BPJS Asuransinya Bukan BPJS?

Sumber tulisan :

http://batam.tribunnews.com

Berikan Komentar Disini
Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

“Fatwa untuk BPJS Kesehatan: Sikap dan Dinamikanya...
views 214
Ditulis Oleh : M. Fahmi Alfian Kebijakan kesehatan yang mencakup seluruh masyarakat memang sudah sepatutnya didukung dengan tinjauan secara menyeluru...
*Etika Profesi Dokter Dalam Era JKN
views 220
Ditulis oleh FX. Wikan Indrarto*) Sejak 1 Januari 2014, secara nasional telah diberlakukan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dalam era JKN, t...
Sistem BPJS Kesehatan : Dokter Yang Tekor Dan Tang...
views 392
Pemberlakuan BPJS Kesehatan sejak 1 Januari 2014 telah menimbulkan kekhawatiran bagi tenaga kesehatan mengenai metode pembayaran jasa mereka dengan me...
Bali : BPJS Amburadul, Pemprov Menggunakan Sistem ...
views 625
DPRD Provinsi Bali mendorong Pemprov Bali untuk menunda integrasi program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) ke program Jaminan Kesehatan Nasional ...
Anggota DPR : BPJS Kesehatan Terancam Collaps
views 154
Menyusul anggaran BPJS Kesehatan yang terus defisit dari tahun ke tahun, maka lembaga penyelenggara jaminan kesehatan nasional (JKN) ini terancam coll...
Share ke Teman Sejawat....Share on Facebook0Share on Google+1Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0
admin
Admin website http://dental.id