web site hit counter Iuran BPJS Naik 1 April, Ini Tarif Yang Baru – dental.id

Iuran BPJS Naik 1 April, Ini Tarif Yang Baru

Share ke Teman Sejawat....
Share on Facebook
Facebook
0Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Menurut Perpres ini, iuran kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional naik.

Dalam perpres yang ditetapkan pada 29 Februari 2016 itu dinyatakan bahwa iuran JKN untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Rp 23.000 per orang per bulan.

Besaran iuran ini juga berlaku bagi PBI yang didaftarkan oleh pemerintah daerah atau integrasi jaminan kesehatan daerah dengan JKN.

Kemudian iuran Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau disebut peserta mandiri juga naik, yaitu iuran PBPU kelas III Rp 30.000, kelas II Rp 51.000, dan kelas I Rp 80.000.

Pada peraturan sebelumnya, iuran PBPU kelas III Rp 25.500, kelas II Rp 42.500, dan kelas III Rp 59.500.

Adapun iuran untuk peserta PBI di aturan sebelumnya sebesar Rp 19.225 per orang per bulan.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar berpendapat, hadirnya Perpres No 19/2016 tersebut mengejutkan karena besaran iuran peserta JKN mandiri (PBPU) dalam perpres itu ditentukan tanpa melalui pembahasan yang melibatkan para pemangku kepentingan.

Selain itu, besaran iuran yang ditetapkan dalam Perpres itu tidak memenuhi unsur gotong-royong, ada ketidakadilan.

Baca Juga : 

Kenaikan iuran PBI tidak signifikan seperti kenaikan iuran PBPU.

Seharusnya besaran iuran PBI sama dengan iuran kelas III PBPU, yakni Rp 30.000 per orang per bulan, bukan Rp 23.000 per orang per bulan seperti sekarang.

“Kebanyakan peserta PBPU juga kurang mampu,” ujar Timboel, Jumat (11/3), di Jakarta.

Timboel memahami bahwa kenaikan besaran iuran tersebut muncul karena defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan selama dua tahun implementasi JKN.

Akibatnya, setiap tahunnya pemerintah harus mengucurkan dana talangan untuk menutup defisit. Akan tetapi, kenaikan iuran yang terjadi justru tidak adil.

“Peserta PBPU yang banyak memanfaatkan JKN disalahkan terus. Sementara pemerintah tidak memiliki kemauan politik untuk menguatkan JKN dengan menaikkan iuran PBI signifikan,” kata Timboel.

image from www.liputan6.com
image from www.liputan6.com

Guru Besar Ilmu Kesehatan Masyarakat dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Hasbullah Thabrany menyatakan, iuran yang kurang optimal memenuhi aspek keadilan dan gotong-royong akan menjadikan program JKNseolah hanya untuk masyarakat kecil.

Pejabat pemerintah dan mereka yang mampu tetap tidak memanfaatkan JKN. Iuran yang sudah mereka bayarkan hanya akan dianggap sebagai sumbangan.

“Belum ada keinginan politik dari pejabat pemerintah untuk menjadikan JKN program yang bagus dan kuat,” ujar Hasbullah.

Satu hal yang menurut Hasbullah kurang optimal digarap BPJS Kesehatan ialah potensi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU).

Mereka adalah calon peserta muda yang sehat dan kolektabilitas iurannya tinggi karena membayar dengan dipotong gaji.

Baca Juga : Kenapa Pegawai BPJS Asuransinya Bukan BPJS?

Sumber tulisan :

http://batam.tribunnews.com

Berikan Komentar Disini

Artikel Terkait

(Ketua IDI) Prof.Dr.Ilham : Pemerintah dan BPJS Wa...
views 642
Seringnya dokter disudutkan dalam pemberitaan yang mengangkat isu buruknya pelayanan kesehatan di Indonesia, menimbulkan reaksi beragam di kalangan ...
#UPDATE : Apa Saja Sih Pelayanan Kesehatan Gigi Ya...
views 137115
Berdasar surat yang bernomor 3865/PB PDGI/I/2017 dinyatakan bahwa scaling yang sebelumnya ditanggung oleh BPJS, menjadi hanya yang dengan diagnosa gin...
KPK Cium “Aroma” Permainan Rumah Sakit...
views 258
KPK mendeteksi adanya kecurangan di program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Terkait dengan itu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan,...
Panduan : Ini Kategori Gawat Darurat Versi BPJS Ke...
views 363
Banyak di antara kita yang mungkin merasa ribet berobat dengan BPJS Kesehatan. Pasalnya, kita seringkali tidak bisa langsung ke rumah sakit, namun ...
“Fatwa untuk BPJS Kesehatan: Sikap dan Dinamikanya...
views 1563
Ditulis Oleh : M. Fahmi Alfian Kebijakan kesehatan yang mencakup seluruh masyarakat memang sudah sepatutnya didukung dengan tinjauan secara menyeluru...
Share ke Teman Sejawat....
Share on Facebook
Facebook
0Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
DENTAl.ID Ada Artikel Bedah Kasus LhoBaca Bedah Kasus Disini
+ +