website statistics
Home > Berita > Hati-Hati Aturan BPJS Terbaru : Telat Bayar Iuran, Langsung Dinonaktifkan

Hati-Hati Aturan BPJS Terbaru : Telat Bayar Iuran, Langsung Dinonaktifkan

Advertisement
Advertisement

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menegaskan akan menghentikan sementara kepesertaan BPJS Kesehatan bila terlambat melakukan pembayaran iuran kepesertaan.

Aturan baru ini berlaku dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran peserta terhadap pentingnya membayar iuran secara rutin.

“Peserta BPJS Kesehatan yang terlambat membayar iuran dalam satu bulan tidak akan dikenakan denda keterlambatan, tetapi kepesertaannya langsung dinon-aktifkan,” kata Direktur Hukum, Komunikasi, dan Hubungan Antar-lembaga BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi di Kantor BPJS Kesehatan, Jakarta, Rabu (14/9/2016).

Menurut dia, aturan baru ini sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan yang sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Maret 2016 lalu.

Ketentuan baru tersebut berlaku bagi peserta bukan penerima upah (PBPU) dan pekerja penerima upah (PPU).

ARTIKEL POPULER MINGGU INI

Apa Saja Sih Pelayanan Kesehatan Gigi Yang Ditanggung BPJS?

Begini Tata Cara Perpanjangan STR

Adakah Garansi Dalam Perawatan Kedokteran Gigi?

Soimah Dan 5 Artis Ini Habiskan Rp 98 Juta Demi Gigi Putih Dan Rapi

Tujuan pemberlakuan aturan baru ini untuk meningkatkan kesadaran peserta terhadap pentingnya membayar iuran secara rutin. Pasalnya, dalam perkembangan program BPJS Kesehatan, banyak peserta yang sudah menggunakan fasilitas, tetapi tidak mau menanggung beban iuran.

Bayu menjelaskan, di aturan lama, peserta BPJS Kesehatan yang telat membayar iuran akan dikenakan denda sebesar dua persen dari total tunggakan. Batas toleransi menunggak adalah selama tiga bulan.

Pada aturan baru, layanan yang dinon-aktifkan sementara karena telat membayar iuran dapat kembali aktif jika peserta penjaminan membayarkan iuran dengan jumlah iuran yang tertunggak.

Dengan status kembali aktif, peserta bisa mendapat pelayanan kesehatan yang dijamin BPJS Kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan rawat jalan pada fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL).

Sumber tulisan :

http://bisniskeuangan.kompas.com

Berikan Komentar Disini
Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

#UPDATE : Apa Saja Sih Pelayanan Kesehatan Gigi Ya...
views 102878
Berdasar surat yang bernomor 3865/PB PDGI/I/2017 dinyatakan bahwa scaling yang sebelumnya ditanggung oleh BPJS, menjadi hanya yang dengan diagnosa gin...
Pernyataan Sikap DIB Terkait Pernyataan Direktur B...
views 665
PERNYATAAN  SIKAP DIB TERKAIT PERNYATAAN DIREKTUR HUKUM KOMUNIKASI DAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN BPJS KESEHATAN DR.Dr.BAYU WAHYUDI,SpOG, MPH.M,MHKes,M.M  ...
(Ketua IDI) Prof.Dr.Ilham : Pemerintah dan BPJS Wa...
views 431
Seringnya dokter disudutkan dalam pemberitaan yang mengangkat isu buruknya pelayanan kesehatan di Indonesia, menimbulkan reaksi beragam di kalangan ...
Bupati Gowa : Karena Ada Kata “Wajib”,...
views 1321
Pemerintah Kabupaten Gowa memutuskan kontrak kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan per 1 Januari 2017. Kategori Peneri...
*Etika Profesi Dokter Dalam Era JKN
views 279
Ditulis oleh FX. Wikan Indrarto*) Sejak 1 Januari 2014, secara nasional telah diberlakukan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dalam era JKN, t...
Share ke Teman Sejawat....Share on Facebook18Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0
admin
Admin website http://dental.id