Home Berita (Ketua IDI) Prof.Dr.Ilham : Pemerintah dan BPJS Wajib Mendukung Dokter

(Ketua IDI) Prof.Dr.Ilham : Pemerintah dan BPJS Wajib Mendukung Dokter

By admin - 30/03/2016, 22:43

Seringnya dokter disudutkan dalam pemberitaan yang mengangkat isu buruknya pelayanan kesehatan di Indonesia, menimbulkan reaksi beragam di kalangan dokter. Ada yang diam karena melihat bahwa dokter memang selalu jadi kambing hitam, ada yang memprotes pemberitaan tersebut dengan menyatakan akan ketidaksubyektifan media melihat masalah, dan ada juga yang berkomentar menganggap pemberitaan tersebut sebagai sebuah introspeksi diri kalangan dokter untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan.

Prof.Dr.Ilham Oetama Marsis,Sp.OG-Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) di sela-sela jadwal organisasi dan tugas praktik serta mengajarnya menyempatkan untuk memberikan tanggapan perihal hal tersebut.

“IDI sebagai organisasi profesi dengan seluruh perhimpunan yang tergabung di dalamnya telah menyusun standar profesi bagi dokter berdasarkan disiplin ilmu atau kompetensinya. Standar tersebut harus dipatuhi oleh setiap dokter dalam menjalankan praktik kedokteran namun juga memperhatikan SOP yang berlaku di fasilitas kesehatannya. Pemerintah dan BPJS wajib memberikan dukungan terhadap penerapan standar profesi tersebut” jelas beliau.

Baca Juga :

Ketika ditanyakan apakah saat ini pemerintah dan BPJS belum memberikan dukungan, jawab Prof.Marsis “Coba media juga turun ke Puskesmas di perkotaan di mana dalam sehari satu dokter harus menangani lebih dari 100 pasien. Sedangkan dalam standar kita, satu orang pasien bukan emergensi diperiksa paling kurang 15 menit. Artinya dalam satu jam ada sekitar 4-5 pasien, atau sekitar 30-40 pasien dalam sehari.

Dengan kondisi fakta di lapangan maka pelayanan dokter menjadi sulit menyesuaikan dengan standar, akibatnya bisa saja terjadi medical error. Ditambah lagi banyak obat dan alat standar tidak selalu tersedia di puskesmas.

Baca 4 Peraturan Penting Seputar BPJS Kesehatan yang Sering Dilupakan Banyak Orang

Seharusnya pemerintah (pusat dan dan daerah) serta BPJS dapat mendistribusikan masyarakat/pasien ke fasilitas kesehatan lain di luar puskesmas, seperti klinik dan praktik perorangan. Dan yang terpenting adalah bagaimana merubah perilaku dan lingkungan agar masyarakat tidak jatuh sakit.”

”BPJS juga harus memahami penerapan standar profesi di setiap daerah yang banyak sekali dipengaruhi oleh kondisi daerah tersebut. Proses rujukan pasien sering disebabkan tidak adanya obat, alat, atau bahan untuk menangani pasien di fasilitas primer. Ada juga kasus yang seharusnya dirujuk namun karena hambatan transportasi, geografis, atau budaya masyarakat akhirnya terpaksa ditangani oleh dokter dengan perlengkapan seadanya.

Hal ini harusnya dievaluasi bersama antara Dinkes atau Pemda, IDI, dan BPJS setempat,” tambah beliau.

Pertanyaan lain diajukan kepada beliau terkait adanya statement pejabat BPJS yang diberitakan oleh media lokal di mana yang bersangkutan menyatakan adanya hasil penelitian yang menyebutkan 71 persen dokter puskesmas hanya pegang-pegang pasien saja, dengan tersenyum Prof Marsis menanggapi “Harus diklarifikasi dulu penelitiannya. Masa ada hasil penelitian tapi nama lembaganya dirahasiakan. Kalau sudah dipegang berarti diperiksa dong, daripada cuma dilihat-lihat lalu langsung diberi obat”.