drg. Farichah Hanum, M. Kes, Srikandi PDGI dari Semarang

Hari berganti minggu, minggu berganti bulan menuju Kongres PDGI XXVI akan di terhelat Medan. Dan pastinya kepengurusan kini yang dinahkodai oleh srikandi dari Semarang, drg. Farichah Hanum, M.Kes akan sampai pada pelabuhannya.

Bisa dibilang lulusan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gajah Mada (FKG UGM) ini adalah pemimpin perempuan kesekian yang terlahir dari candradimuka organisasi dokter gigi ini, dari PDGI cabang hingga kini menjabat ketua umum. Menariknya, selain menjabat sebagai orang nomor satu di tubuh PDGI, Hanum (sapaan Facrichah Hanum) adalah Ketua Komite Mutu dan Keselamatan RSUP Dr. Kariadi Semarang.

Jarak tak membuat halangan baginya untuk berorganisasi. Hal itu dia tunjukkan dengan membawa PDGI  selama periodenya (2014-2017) dengan status domisili Semarang.

Kali ini dental. Id  berkesempatan untuk mewawancarai perempuan usia 53 tahun ini. Mulai dari topik kongres hingga pencapaiannya selama menjabat sebagai Ketua PDGI. Dengan ramah dan santun, dia menjawab kesemuanya.

Bagaimana Anda melihat PDGI yang sekarang?

Sebelumnya kita harus kembali ke tujuan PDGI dulu. Secara normatif itu ada empat, mengakomodir kepentingan anggota, memajukan pendidikan, berkontribusi dalam meningkatkan kesehatan gigi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan anggota.

Dari poin-poin tersebut kita dapat melihat. Misalnya aspek meningkatkan kesejahteraan anggota. PDGI telah melakukan kemudahan-kemudahan untuk sejawat dalam meningkatkan profesionalnya. Misalnya sertisifikasi, P3KGB, kegiatan-kegiatan safari ilmiah, dan lain sebagainya.

Isu lain sensitif tentang kesejahteraan adalah JKN dan BPJS. Misalnya pelayanan ditingkat primer dengan kapitasi ataupun ditingkat lanjutan dengan INA CBGs (Indonesia Case Base Groups). Memang tidak mudah, kalau idealisme JKN pada universal coverage. Di satu sisi ada keterbatasan dengan dana pemerintah.

Kalau dihitung-hitung dengan kewenangan dokter gigi, sebenarnya paket manfaat yang tercover dengan biaya kapitasi itu hanya sebagian. Ada sembilan pelayanan yang kita perhitungkan dengan biaya kapitasi tersebut. Walaupun tahun 2016, paket manfaat tersebut dikurangi. Hal itu diperoleh saat bertemu dengan kementrian kesehatan dan BPJS.

Karena pemerintah tidak hendak menaikkan biaya kapitasi karena keterbatasan biaya pemerintah tersebut. Misalnya penambalan, tidak ada lagi penambalan dengan bahan komposit resin. Kalau dokter akan melakukan penambalan. Ya, silahkan saja. Untuk skelingpun dibatasi, hanya tindakan dengan pasien dengan gingivitis akut. Bukan untuk kosmetika, kronis, dan lainnya. Itu silahkan dirujuk pada pelayanan kesehatan selanjutnya.

Kalau untuk INA CBGs, sedang ada Pokja untuk melakukan penghitungan dan pengelompokkan. Sekali lagi ini sulit karena dana pemerintah terbatas, sementara kita harus menyadari bahwa masyarakat harus dipenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan gigi dan mulutnya.

Untuk pendidikan, misalnya uji kompetensi dan internship. Alhamdulillah, PDGI sudah berperan cukup intensif. Sekarang uji kompetensi menjadi satu kesatuan. Itu sebuah upaya yang cukup keras. Tentang internship, ini sedang penggodokan. Alhamdulillah, dokter gigi tidak memiliki kewajiban untuk Dokter Layanan Primer (DLP).

BPJS sempat mengalami kolaps, sedangkan dokter gigi banyak menggantungkan harapan pada klinik yang melayani BPJS. Apa usaha dari PDGI untuk permasalahan ini?

Kami sangat berharap ada batasan peserta minimal yang akan tercover oleh BPJS. Berapapaun jumlahnya harus dibatasi 2.000 orang per FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama). Kalau melihat Permenkes itu 1.000 peserta. Tapi itu pada daerah-daerah tertentu.

Saya sudah sampaikan pada teman-teman di AFDOKGI (Asosiasi Fakutlas Kedokteran Gigi Indonesia), jadi pembelajaran tentang biaya kapitasi harus diajarkan sejak di bangku kuliah. Kalau tidak, adik-adik kita tidak akan memahami. Sering sekali di lapangan, hal ini sering dibelok-belokkan oleh beberapa pemilik klinik.

Kemudian kami juga mengedukasi tentang apa yang dimaksud kewajiban klinik itu harus memiliki dokter gigi atau jejaring dengan praktek dokter gigi. Ini ada kekhawatiran. Padahal dokter gigi itu boleh tetap praktek mandiri atau bergabung dengan klinik.

Sudah sampai di mana advokasi dokter gigi terhadap JKN khususnya kapitasi?

Terakhir kami sudah bertemu dengan direktur P2JK (Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan). Termasuk menyampaikan permasalahan tentang kapitasi. Karena dalam waktu dekat ini, pemerintah tidak akan meningkatkan kapitasi bukan hanya untuk dokter gigi, untuk dokter juga.

Jadi apa yang kami lakukan pakai manfaat tersebut kami kurangi. Kemudian untuk hal yang lain, adalah pada mekanisme pembayaran yang lain untuk pasien-pasien JKN, walaupun ini belum deal dengan kementrian. Konsep yang PDGI tawarkan, dengan dana pemerintah yang terbatas. Mekanisme pembayaran yang kami tawarkan misalnya cost-sharing. Daripada masyarakat tidak ditangani secara optimal.

Pada data Profil Kesehatan Indonesia Kementerian Kesehatan, bahwa banyak fasilitas kesehatan di Indonesia Timur tidak memiliki dokter gigi. Bagaimana usaha PDGI dalam hal in?

Memang keseulitannya itu karena keterbatasan dana. Pada kementerian kesehatan, data itu telah kami sampaikan. Terus program Nusantara sehat ini memberi jawaban. Kami telah menyampaikan dokter-dokter gigi yang tergabung di Nusantara Sehat ini diharapkan memiliki mobile unit. Itu dapat dipindahkan ke mana saja tanpa tergantung pada aliran listrik, air, dan sebagainya.

Pada AFDOKGI, kami sampaikan bahwa pelayanan promotif dan kuratif itu seharusnya sudah ditumbuhkembangkan di pendidikan sebagai pelayanan unggulan. Adik-adik kita ini kalau lulus, tidak ke klinik. Rasanya tidak keren, ya. Padahal sebetulnya masyarakat kita itu tidak seluruhnya membutuhkan itu. Tapi bagaimana melakukan pencegahan itu penting untuk di masa-masa akan datang.

Apa yang menurut Anda,PDGI belum selesaikan di periode Anda?

JKN masih menjadi PR yang cukup penting untuk kesejahteraan anggota. Kemudian kontribusi PDGI secara kongkrit di dalam meningkatkan kesehatan gigi masyarakat. Kami ingin ada sebuah program yang sustain untuk meningkatkan itu. Langkah ini sudah terawali pada program World Oral Health Day. Kami ingin membuat penelitian dengan cara-cara yang standar dan valid. Data Riskesdas sebenarnya tidak perlu dikomparasikan dengan data-data internasional.

Kemudian kami ingin bersinergi dengan pemerintah sebagai stakeholder yang penting untuk meningkatkan awareness tentang kesehatan gigi ini. Kesehatan gigi tidak hanya berdampak juga pada kesehatan umum juga. Alhamdulillah, kontribusi kesehatan gigi masyarakat sudah terbuka.

Anda bukan domisili Jakarta saat menjabat. Bagaimana kesan Anda selama menjabat dengan status domisili Semarang?

Dalam kamus saya, jarak bukan masalah utama. Misalnya transportasi sudah sangat-sangat mudah. Kemudian mekanisme organisasi dapat dilakukan dengan perangkat komunikasi. Walaupun saya tidak menampik bahwa domisili jakarta itu menjadi benefit tersendiri. Tetapi seluruhnya juga.

Saya dari daerah, ketika di Jakarta, saya dapat bekerja dari pagi hingga malam. Tapi teman-teman di Jakarta, ke sini setelah itu dia bilang, ‘Saya harus pulang, praktek di sini loh.’ Jakarta sebenarnya sebuah faktor keuntungan juga.

Tapi hal lain, misalnya status keaktifan sebagai pegawai. Saya menekankan bahwa pengurus itu tidak ada yang full time. Ada yang dekan, direktur rumah sakit. Sekarang yang penting itu, sisihkan waktu untuk PDGI, bukan sisakan waktu.

Memegang PDGI itu selain dibutuhkan fisik yang kuat, juga komitmen untuk menyisihkan waktu melakukan advokasi. Kita melakukan koordinasi dengan kementrian luar negeri, FDI, BPJS, termasuk PDGI Cabang dan pengurus wilayah.

Apa sudah ada kandidat-kandidat yang sudah menyodorkan diri kepada Anda?

Sekarang yang saya pikirkan bagaimana agar diperoleh calon terbaik. Mekanisme yang kami lakukan, kami mengirimkan surat ke pengurus wilayah dan cabang dengan kriteria-kriteria yang ada. Untuk mengusulkan calon terbaik yang memiliki kualifikasi dan komitmen untuk membesarkan PDGI secara bersama-sama.

Apa harapan Anda untuk PDGI untuk kedepannya?

Saya harapankan ada keputusan-keputusan kongres yang terbaik untuk Indonesia kedepannya. Kemarin-kemarin kalau kongres yang ramai itu waktu pemilihan ketua. Sehingga sekarang mekanisme yang kami lakukan adalah persiapan administrasi sudah bisa diselesaikan sebelum kongres.

Jadi kalau di kongres tidak lagi masih ada negosiasi, sehingga tidak fokus pada konten kongres. Ya, pemilihan ketua penting. Tapi bagaimana manfaat membangun Indonesia sehat kedepan, bagaimana meningkatkan mutu pendidikan; itu yang harus dipikirkan kedepannya.