invisible hit counter Pungutan Liar Berkedok Akreditasi Puskesmas - dental.id

Pungutan Liar Berkedok Akreditasi Puskesmas

Share ke Teman Sejawat....
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0
Ads
Advertisement

BELASAN staf pegawai Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas Simalingkar, Medan, Sumut menyambangi Gedung DPRD Medan, Jalan Imam Bonjol, Medan, tempo hari. Para tenaga medis ini mengadukan pungutan liar yang marak di Puskesmas tempat mereka mengabdi. Kedatangan mereka disambut sejumlah Anggota DPRD Medan, diantaranya, Hendrik Sitompul, Ustad Yusuf dari PPP, Marissa Marpaung dari Golkar, Dedengkot Komisi B, Asmui, Maruli Tua Tarigan.

“Kami mengadukan pungli di Puskesmas. Kami dikutip Rp 100 ribu per bulan. Katanya untuk persiapan akreditasi Puskesmas. Masak kami dipungut untuk itu padahal kan anggarannya ada,” kata dokter gigi Ester.

“Kami semua ini dipungli. Kami protes, tapi kami ditegur,” timpal dokter Riki.

“Niat mau meningkatkan pelayanan, bukan begini caranya,” imbuh dokter Eni Ginting.

Pungutan liar ini bermula dari kegagalan memaknai program Kementerian Kesehatan. Kemenkes menargetkan 6000-an puskesmas harus sudah terakreditasi di 2019. Tak terkecuali Medan dan Sumut. Sayangnya di Sumut baru 2 yang terakreditasi dari 39 puskesmas di Medan.

Tahun ini, Dinas Kesehatan Kota Medan memasang target yang begitu muluk: 20 puskesmas harus terakreditasi. Padahal dari semua kondisi layanan, fasilitas dan akses masih jauh dari ideal.

Target tersebut tergolong ‘muluk’ bahkan terkesan dipaksakan, menurut sejumlah tenaga medis di Puskesmas. Sebab, kontras dengan kondisi di lapangan, hampir 90 persen kondisi sarana dan prasarana kesehatan di puskesmas belum memenuhi standar. Namun, dana untuk program akreditasi ini belum juga jelas dimana dan kemana salurannya.

Gerah

Niat, keinginan harapan dan program untuk meningkatkan program pelayanan kesehatan di Kota Medan ini memang baik. Namun dalam pelaksanaannya, kata Ketua Komisi B DPRD Medan Maruli Tua Tarigan, belum tentu sesuai dan sama sampai ke birokrasi di level operasional.

Meski Pemko Medan telah menargetkan tahun ini 20 puskesmas harus terakreditasi, bahkan dananya sudah dianggarkan dari APBD Kota Medan senilai Rp 4 M lebih. Bahkan dana alokasi khusus non fisik APBN, sesuai Permenkes 71 tahun 2016, untuk akreditasi puskesmas dianggarkan Rp 1,6 M sedang Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)  senilai Rp 14 M.

“Niat baik ini nyatanya dalam tingkat operasional  birokrasi belum berjalan sesuai harapan. Masih banyak oknum birokrat di Dinas Kesehatan yang belum paham. Sebaliknya, mereka malah memanfaatkan  situasi ini untuk ‘bermain api’. Sehingga situsi kini, terjadi kegelisahan  besar  di tingkat kepala puskesmas dan para dokter staf pegawai puskesmas,” sambungnya.

Lebih jauh Maruli Tua mengatakan, akibat pemahaman birokrat di Dinas Kesehatan Kota Medan yang terbatas, mereka kemudian mengintimidasi puskesmas. “Betapa tidak, para dokter dan pegawai dikutipi biaya untuk menyukseskan standarisasi pelayanan kesehatan 20 puskesmas di 2017 ini dengan beragam dalih. Ini dikuatirkan dapat mengganggu pelayanan masyarakat. Padahal tujuan awalnya untuk meningkatkan mutu layanan,” terangnya.

Menurut penelusuran Maruli Tua Tarigan, sudah ada tiga  puskesmas di Medan yang terindikasi melakukan kutipan liar, diantaranya Puskesmas Medan Johor, Puskesmas Padan Bulan Selayang dan Puskesmas Simalingkar. “Tempo hari kami bahkan sudah gelar RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan pihak Dinas Kesehatan dan Staf pegawai Puskesmas Simalingkar. Ini fakta bahwa kutipan liar itu ada,” tandas Ketua Komisi B DPRD Medan ini.

Menurut keterangan dokter Ester, di Puskesmas Simalingkar kutipan ini sudah berjalan sekitar dua bulan. Setiap staf dipotong gaji mereka sebesar Rp 100 ribu untuk dialokasikan baik pembiayaan akreditasi. “Masak untuk membangun fasilitas negara, kami para staf yang harus dibangun? Ini gak masuk akal,” gerutunya.

Tak terima dengan kutipan yang tidak masuk akal ini, belasan staf pegawai yang berani menentang kutipan tersebut, melaporkannya ke anggota DPRD Medan. Laporan ke Dewan sudah masuk, namun intimidasi belum juga berakhir di tingkat bawah.

Tak hanya melapor ke dewan, beberapa staf ini juga sudah membuat aduan ke pemerintah melalui situs Lapor.go.id, juga ke twitter jokowi @jokowi, twitter kemenkes @NilaMoeloek. Bahkan pesan singkat sudah dikirim ke nomos 0812-2600-960 dan Coki, anggota KPK.

Staf medis ini juga sudah mengirim laporan pengaduannya via WhatsApp ke tiga anggota DPRD Sumut, diantaranya Godfried Lubis, Hendrik Sitompul dan Sutrisno Pangaribuan. Namun upaya memberantas pungli akreditasi ini masih seperti menghadapi tembok.

Hendrik Sitompul tidak bersedia dimintai komentar mengenai laporan ini. Ia beralasan masih ada yang lebih kompeten dari dirinya di Dewan. Ia menguatkan alasannya, bahwa ia sedang berada di Jakarta. “Saya lagi di Jakarta ini,” katanya menolak.

Kepala Puskesmas Simalingkar dr Rooselyn Bakkara, MARS tidak berkenan mengomentarinya. Permintaan untuk berkomentar sudah dikirim namun ia tidak merespon. Dalam rapat dengar pendapat di gedung dewan Medan, Rooselyn menepis tuduhan kutipa itu. Ia bersikukuh hanya ada kutipan untuk pengetikan dokumen.

“Tidak ada kutipan liar, yang ada hanya membiayai tenaga untuk mengetik dokumen-okumen akreditasi,” ujarnya dalam sebuah rekaman.

Saat RDP di ruang lantai 3 DPRD Medan itu turut hadir Dirgo dan Sondang Siagian, dan Roida Sitinjak perwakilan Dinas Kehatan Medan.

Kepala Puskesmas Usma Polita Nasution, Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, ketika dikonfirmasi tentang program akreditasi puskesmas ini tidak bersedia diwawancarai. Ia beralasan, tidak bisa menentukan jadwal karena sibuk di luar kota dengan jadwal yang padat.

“Saya tidak bisa. Saya sibuk. Saya sering ke luar kota,” jawabnya via telepon seluler.

Ia kemudian merekomendasikan untuk mewawancarai bawahannya, Sondang Siagian, Pelaksana Tugas Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Medan. Di hari yang sama, Sondang Siagian juga menolak wawancara dengan alasan sedang di luar kota (Medan). Ia mengusulkan wawancara pada Jumat (21/4) di kantornya.

Kepala Puskesmas Medan Johor dokter Marlina dan Kepala Puskesmas Polonia  dokter Muklis juga tidak bisa dikonfirmasi. Pesan via SMS sudah dikirim ke nomor pribadi mereka masing-masing. Dikontak via telepon seluler beberapa kali juga tidak diangkat. Kepala Puskesmas Padang Bulan Selayang dokter Zainab membantah adanya pungli di puskesmas yang diampunya. “Tidak ada pungli modus akreditasi ya Pak,” balasnya via sms (pesan pendek).

Program Akreditasi Puskesmas jika tidak dijalankan dengan baik akan menjadi petaka. Pungutan liar marak dan tidak ada yang mengawasi, sebab intimidasi masih saja jadi senjata membungkam. “Tapi kebenaran tidak akan bisa ditutup-tutupi,” pungkas dokter Ester.

Merugikan

Maraknya pungutan liar atas nama Akreditasi Puskesmas, mendapat perhatian dari Lembaga Kajian Publik dan Politik (LKP2). Ketua LKP2 Jonroi Purba mengatakan, sejatinya akreditasi ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Ini program yang harus didukung. Namun, dengan adanya pungli kepada pegawai di puskesmas, ini menjadi permasalahan serius. “Akreditasi yang tujuannya adalah meningkatkan pelayanan malah menjadi tercoreng. Pengakuan dan laporan pegawai dipuskesmas membuktikan program akreditasi tidak siap,” ungkapnya.

Lebih jauh alumnus S2 Universitas Gajah Mada ini mengatakan, seharusnya, sebelum akreditasi, dilakukan dulu sejumlah pembinaan bagi puskesmas-puskesmas yang ada. Tujuannya untuk mempersiapkan diri. Pembinaan datangnya dari pemerintah karena puskesmas adalah milik pemerintah maka pemerintah bertanggungjawab penuh dalam persiapannya. Dana untuk memperbaiki fasilitas juga seharusnya dari pemerintah. Jelas sekali puskesmas fungsi puskesmas sebagai pusat kesehatan masutarakat seperti namanya.

“Tindakan mengutip sejumlah uang kepada pegawai harus dihentikan. Kenapa dibebankan kepada pegawai. Tidak bisa. Jika ini adalah tindakan oknum dengan menggunakan kekuasaannya sudah seharusnya diusut dan ditelusuri. Bahkan jika memang tidak siap, ya stop saja program akreditasi ini. Untuk apa akreditasi jika malah menyengsarakan pegawai, apalagi pasien yang tidak dapat layanan karena gerakan penolakan sejumlah pegawai saat ini,” pungkasnya.

Terima kasih

1. Artikel (http://sorotdaerah.com/pungli-modus-akreditasi-puskesmas/)

2. Gambar (http://datariau.com)

 

Berikan Komentar Disini
Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Berita
views 23
Dapatkan berita terbaru kedokteran gigi di SINI
Dokter Ini Gagal Cabut Gigi Pasien, Malah Disuruh ...
views 1566
Pasien Puskesmas Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak merasa tidak dihargai oleh dokter gigi yang bertugas. Sebab, pasien sempat disuruh mencari dokter d...
7 FKG Universitas Negeri Terbaik Di Indonesia
views 34928
Kedokteran gigi adalah ilmu mengenai pencegahan dan perawatan penyakit atau kelainan pada gigi dan mulut melalui tindakan tanpa atau dengan pembedahan...
Apakah Bahaya Fluoride Itu Fakta Atau Hoax?
views 2022
Fluoride, adalah satu kata yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi teman-teman dentist, apalagi zat ini terdapat dalam pasta gigi (odol) yang pastin...
Nama Dan Alamat Kampus FKG Di Indonesia
views 21488
Update 26 Juli 2017Berikut ini daftar nama dan alamat FKG seluruh Indonesia1. FKG Universitas AirlanggaAlamat : Jl. Mayjen. Prof. Dr. Moes...
Mahasiswa FKG Juara Di 8th Dentistry Scientific Me...
views 185
Mahasiswa Kedokteran Gigi UNSOED kembali torehkan prestasi membanggakan. Kali ini giliran Adrian Permadi, Nasriana Stephanie Manurung dan Yunia Amina ...
3 Mahasiswa FKG UNEJ Juara Kompetisi Oral Session ...
views 354
Mahasiswa Fakuktas Kedokteran Gigi Universitas Jember (FKG Unej), Provinsi Jawa Timur, Amalia Rahmaniar Indrati berhasil menjuarai penelitian kategori...
Share ke Teman Sejawat....
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

admin

Admin website http://dental.id

You may also like...