web tracker Menyoal (lagi) Internsip Kedokteran Gigi - dental.id
Download! Download Panduan Praktik Klinik Bagi Dokter Gigi Dari PB PDGI

Menyoal (lagi) Internsip Kedokteran Gigi

Share ke Teman Sejawat....
Share on Facebook1Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0
Ads
Advertisement

Oleh : M. Atiatul Muqtadir  (Ketua BEM FKG UGM 2017)

Isu Internsip dokter gigi bukanlah isu baru di dunia kedokteran gigi, sejakdikeluarkannya UU pendidikan kedokteran tahun 2013 mahasiswa kedokteran gigi dibuat kaget dengan adanya wacana internsip yang wajib dijalani setelah mahasiswa lulus menjadi dokter gigi. Meminjam kalimat yang dituliskan dalam kajian PSMKGI (Persatuan Senat Mahasiswa Kedokteran Gigi Indonesia), adanya aturan ini menuntut mahasiswa kedokteran gigi harus mengucapkan selamat tinggal pada masa kemudahan ‘setelah lulus bisa langsung praktek’.

Sempat mereda setelah beberapa diskusi dan upaya advokasi yang dilakukan, saat ini internsip kedokteran gigi kembali memanas setelah keluarnya Permenkes no 39 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan program internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia. Keluarnya aturan ini menjadi babak baru perjuangan mahasiswa dalam pengadvokasian internsip KG : dari sekedar mempertanyakan keberadaan hingga dirancang sistem internship KG ideal.

A. 2 Hal penting dari Permenkes no 29 tahun 2017

Pada 7 agustus 2017 permenkes no 39 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan program internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia resmi diundangkan. Aturan ini menggantikan permenkes nomor 299/menkes/per/II/2010 yang diniliai sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dalam mengatur program internsip dokter dan dokter gigi. Jika kita melihat lagi kedua aturan ini, tidak banyak perbedaan yang signifikan.

Secara umum permenkes no 39 2017 menghapuskan istilah internsip mandiri dan ikatan dinas, kemudian menjelaskan terkait waktu, seleksi, bantuan biaya hidup dan transport dokter internsip. Namun yang perlu kita garis bawahi yakni adanya klausul ‘Dokter Gigi’ di pasal 1 dan 2. Menilik pasal 1 dan 2, aturan ini seperti ingin menegaskan bahwa dokter gigi wajib menjalankan internsip dan sistem internsip dokter gigi akan memiliki perbedaan dengan internsip dokter.

Penegasan ini ditunjukkan melalui perubahan judul aturan dari “Penyelenggaraan Program Internsip dan Penempatan Dokter Pasca Internsip” menjadi “Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi”. Kemudian ditunjukkan pula pada pasal 1 ayat 1, dimana pada permenkes 2010 “internsip adalah proses pemantapan mutu profesi dokter untuk…” sedangkan permenkes no.39 tahun 2017 menjelaskan “Internsip adalah proses pemantapan mutu profesi dokter dan dokter gigi untuk…”. Maka secara tersirat aturan ini dibuat untuk menegaskan adanya internsip bagi dokter gigi yang sempat disinggung di UU dikdok 2013. Lalu bagaimana dengan sistem Internsip dokter gigi ?

Permenkes no 39 tahun 2017 ini belum menjelaskan secara detail bagaimana teknis internsip dokter gigi. Namun jika kita lihat pada pasal 2 ayat 3 hingga ayat 5 terdapat pendikotomian antara internsip dokter dan dokter gigi yang sebelumnya pada UU dikdok 2013 dianggap memiliki kesetaraan yang bias oleh PSMKGI. Pasal ini menjawab kajian PSMKGI terkait Internsip kedokteran dan kedokteran gigi yakni “Berdasarkan UU Pendidikan Kedokteran tahun 2013 yang menyebutkan bahwa dokter dan dokter gigi harus menempuh internsip sebagai lanjutan dari program
profesi, berarti dalam pasal tersebut terdapat sebuah kesetaraan antara dokter dengan dokter gigi karena harus melaksanakan internsip setelah lulus uji kompetensi.

Kesetaraan yang dimaksud dalam hal ini bias, apakah dalam arti dokter gigi akan  diakui sama sebagai dokter yang dapat melakukan praktik terhadap pasien secara umum atau mekanisme dari internsip yang dimaksud dalam pasal tersebut haruslah sama”. Sebagaimana tertera pada pasal 2 ayat 5 “Ketentuan mengenai program Internsip dokter gigi diatur dengan peraturan menteri”, aturan ini seperti memberi syarat bahwa akan ada perbedaan dalam hal sistem dan teknis antara Internsip dokter dan dokter gigi, Keluarnya permenkes no 39 tahun 2017 adalah babak baru perjuangan
rekan-rekan mahasiswa kedokteran gigi dalam mengadvokasikan Internsip kedokteran gigi. Upaya advokasi tidak lagi hanya mempertanyakan keberadaan program melainkan diskusi konsep dan sistem internsip yang relevan bagi dokter gigi.

B. Internsip Kedokteran Gigi : Biasnya landasan program

Suatu program tentu harus dilandasi latar belakang permasalahan yang menjadi titik tolak keberadaannya. Dimana latar belakang ini begitu penting karena ialah alasan suatu tindakan dilakukan. Maka kejelasan masalah yang hendak diselesaikan sangat memengaruhi kejelasan tujuan suatu program. Bahkan kejelasan masalah juga akan memengaruhi bagaimana pembuatan sistem dan pengambilan kebijakan yang banyak alternatif dan kemungkinannya. Sebagaimana pepatah mengatakan “banyak jalan menuju roma”: jalan ke roma memang banyak, namun bagaimana kita bisa
memilih jalan tepat sedangkan tidak diketahui kondisi kesehatan, ekonomi, ataupun kegentingannya untuk menuju roma. Inilah pentingnya latar belakang. Lantas apa yang melatarbelakangi Internsip kedokteran gigi ?

Menilik landasan hukum pertama internsip KG yakni UU no 20 tahun 2013 tentang pendidikan kedokteran, maka latar belakangnya seharusnya bisa ditemukan pada naskah akademik peraturan tersebut. Namun sayang, dari naskah akademik tersebut hanya dapat ditemukan 2 hal pada kebijakan Internsip kedokteran gigi : landasan yang
asumtif dan mengeneralisir sistem pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi.

– Landasan yang asumtif

“Sesuai dengan UU 29/2004,pelaksanaan pelayanan kedokteran hanya boleh dilaksanakan oleh seorang dokter, oleh karena itu tidak mungkin dalam pendidikan profesi dokter mahasiwa akan mendapatkan kemahiran yang diinginkan. Diperlukan pelatihan pemahiran setelah menjadi dokter yang disebut internsip dokter.” (Naskah akademik UU no 20 tahun 2013) Statement diatas menjelaskan bahwa program internsip hadir atas asumsi ketidakmungkinan pencapaian kemahiran melalui pendidikan profesi. Pemerintah tidak menjelaskan data, apa yang membuat seorang dokter gigi yang notabene nya sudah lulus ujian kompetensi dikatakan belum mahir ? persentase kepercayaan diri dokter gigi baru kah ? atau jumlah kasus kesalahan diagnosis maupun penanganan oleh dokter gigi baru ? Lantas bagaimana dokter gigi yang dikatakan mahir ?

Di sisi lain, UU no 20 tahun 2013 pasal 18 ayat 1 menerangkan bahwa “Untuk pembelajaran klinik dan pembelajaran komunitas, Mahasiswa diberi kesempatan terlibat dalam pelayanan kesehatan dengan bimbingan dan pengawasan Dosen” dan dilanjutkan pasal 18 ayat 2 “Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap harus mematuhi kode etik Dokter atau Dokter Gigi, dan/atau ketentuan Peraturan Perundangundangan yang mengatur keprofesian” . Dari aturan ini dapat diketahui bahwa tidak hanya dokter yang boleh melaksanakan pelayanan kesehatan, mahasiswa
pun boleh ikut terlibat dalam melayani seorang pasien asalkan dibawah bimbingan dokter dan sesuai kode etik. Inilah yang menjadi landasan mahasiswa kepaniteraan kedokteran gigi boleh bahkan harus menangani pasien sesuai requirement yang telah ditetapkan tentu dalam pengawasan dokter pembimbing. Sehingga latar belakang yang dikemukakan pada naskah akademik di atas bukan hanya miskin data tapi juga tidak sesuai realita sistem pendidikan kedokteran gigi.

– mengeneralisir sistem pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi

Adapun hal yang membuat adanya kebijakan yang tidak sesuai realita sistem pendidikan kedokteran gigi adalah adanya pola pikir yang menyamakan antara sistem pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi. PSMKGI telah membandingkan antara pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi dalam kajiannya terkait Internsip kedokteran gigi. Secara singkat letak utama perbedaannya adalah pada pendidikan profesi dimana Sistem pendidikan profesi
kedokteran gigi menempatkan mahasiswa profesi sebagai tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan (RSGM-P) secara utuh namun berada dalam supervisi dan tanggung jawab institusi pendidikan. Mahasiswa profesi bertugas melakukan perawatan berdasarkan requirement yang telah ditentukan. Perawatan tersebut meliputi pemeriksaan subyektif, pemeriksaan obyektif, pemeriksaan penunjang, merencanakan perawatan, hingga melakukan perawatan dan mengevaluasi perawatan tersebut secara
mandiri namun masih dalam pengawasan instruktur klinik atau supervisi.

Maka ketika pemerintah membuat program internsip bagi kedokteran gigi dengan melihat sistem internsip kedokteran (berdasarkan kesamaan landasan hukum), wajar saja langsung menuai banyak kritik dari kalangan dokter gigi, pasalnya Pendidikanprofesi dan uji kompetensi dalam pendidikan kedokteran gigi, dengan segala proses didalamnya, telah dapat dipandang sebagai proses penyempurnaan kompetensi kedokteran gigi, serta telah memenuhi konsep pemahiran dan pemandirian yang diawasi oleh dokter gigi/dosen sesuai dengan spesialisasinya selama sekitar 2 tahun
(kajian internsip PSMKGI )Mengeneralisir kebijakan antara pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi berujung pada tidak tepatnya kebijakan yang dikeluarkan karena latar belakang permasalahan yang inkontekstual. Bahkan latar belakang yang dikemukakan pada naskah akademik cenderung lebih relevan dengan pendidikan kedokteran sehingga program internsip bagi kedokteran gigi bisa dikatakan tidak berlandasan.

C. Tentukan tujuan utama: pemerataan atau pemahiran

Masih soal ketidakjelasan latar belakang, hal ini mengakibatkan kaburnya tujuan dari internsip kedokteran gigi. Mari perhatikan penjelasan mengenai internsip dibawah ini :

“Untuk meningkatkan pemahiran dan pemandirian Dokter dilaksanakan program internsip yang merupakan bagian dari program penempatan wajib sementara. Program penempatan wajib sementara bertujuan untuk menjamin pemerataan lulusan terdistribusi ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” (UU no.20 tahun 2013 tentang pendidikan kedokteran). Dari peraturan diatas dapat kita ketahui bahwa ada dua hal yang menjadi tujuan Internsip yakni Pemahiran dan Pemerataan. Pemerintah secara tidak langsung sedang mendayung dan berharap melampaui dua atau tiga pulau dengan kata lain pemerintah berupaya mengimplementasikan peribahasa “sambil menyelam minum air”. Salahkah ? sebenarnya sah-sah saja menyelesaikan dua permasalahan sekaligus, selagi “pulau yang dituju” berada di satu arah yang sama dan selagi jelas tujuan utamanya, menyelam ataukah minum air.

Dalam konteks internsip ini, perlu kita lihat kembali apakah pemahiran dan pemerataan merupakan tujuan yang searah. Pemahiran keterampilan klinik menurut Suryadi (2008) dipengaruhi oleh banyak faktor seperti konten materi keterampilanya, metode pelatihannya, peserta didiknya, instruktur, peralatan, serta lingkungan baik fisik maupun non fisik. Jika hal ini dikorelasikan dengan penempatan dokter internsip di daerah-daerah kecil yang memiliki fasilitas kesehatan yang kurang memadai tentu proses pemahiran dokter gigi tidak optimal karena telah kekurangan di salah
satu faktornya.

Sedangkan berbicara soal pemerataan, secara umum untuk mendorong dokter gigi terjun ke daerah bisa dengan dua cara : meningkatkan motivasi melalui berbagai faktor (insentif, fasilitas, dsb) atau menjadikannya suatu kewajiban dan bersifatmengikat. Cara pertama banyak dilakukan negara-negara maju, Di perancis misalnya, menteri kesehatan prancis pada tahun 2012 mengubah kebijakan lama yang bersifat ‘mengikat’ menjadi kebijakan yang bersifat memberi insentif. Atau di australia yang menggaji dua kali lipat dokter yang mau kerja di daerah.

Pemerintah sebenarnya sudah berupaya dengan cara pertama, melalui PTT atau nusantara sehat, namunantusiasme dokter gigi mengikuti kedua program tersebut masih tergolong rendah dikarenakan tingginya resiko kerja di daerah. Selain itu, pemerintah membutuhkan biaya yang cukup besar untuk membiayai sang dokter gigi hidup didaerah. Kegagalan (ketidakmauan atau ketidakmampuan) pemerintah dalam memotivasi para dokter gigi baik melalui peningkatan fasilitas di daerah DPTK, insentif, asuransi jiwa, hingga menumbuhkan jiwa pengabdian membuat pemerintah harus menempuh jalan lain.

Salah satunya dengan penempatan dokter gigi ke daerah yang besifat wajib dan mengikat : internsip. Padahal pemerataan bukan hanya soal jumlah tapi juga kualitas. Jika kita korelasikan dengan program pemahiran maka secara tidak langsung dokter gigi yang disebar ke daerah dianggap dokter yang kurang mahir. Sehingga tidak menutup kemungkinan masalah pemerataan yang terselesaikan hanya sebatas kuantitas bukan kualitas. Namun, penempatan di daerah tidak sepenuhnya menghalangi proses pemahiran dokter gigi dikarenakan adanya dokter pembimbing dan bertambahnya pengalaman dalam menangani kasus yang bervariasi. Kurang mahirnya dokter gigi pun tidak
sepenuhnya menjadikan kualitas pelayanannya buruk karena bagaimanapun ia telah lulus uji kompetensi.

Maka sebenarnya hubungan pemahiran dan pemerataan dalam internsip kedokteran gigi tidak jauh berbeda dengan paradigma ‘study tour’yang memiliki dua pandangan : jalan-jalan sambil belajar atau belajar sambil jalan-jalan — pemerataan sekaligus pemahiran atau pemahiran sekaligus pemerataan. Dalam rangka membuat kebijakan yang tepat dan solutif, pemerintah harus secara cermat menganalisa permasalahan sebagai landasan menentukan tujaan utama internsip kedokteran gigi:  pemerataan atau pemahiran.

D. Memilih Tujuan Utama Internsip KG : Pemerataan

“Pentingnya menganalisa permasalahan dan menentukan tujuan adalah karena keduanya memengaruhi konsep bahkan teknis suatu kebijakan” Analisa awal permasalahan telah dilakukan oleh PSMKGI dalam kajiannya
mengenai internsip kedokteran gigi. PSMKGI memandang bahwa “Pendidikan profesi dan uji kompetensi dalam pendidikan kedokteran gigi, dengan segala proses didalamnya, merupakan proses penyempurnaan kompetensi kedokteran gigi, serta telah memenuhi konsep pemahiran dan pemandirian yang diawasi oleh dokter gigi/dosen sesuai dengan spesialisasinya selama sekitar 2 tahun.” Kemudian mengutip data KKI (konsil kedokteran Indonesia) yang dikemukakan pada naskah akademik RUU tentang pendidikan kedokteran gigi, sebagian besar dokter gigi berada di daerah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan DI Yogyakarta.

Bahkan data KKI pada tahun 2015 menyebutkan dari 20.655 dokter gigi dan 1592 dokter gigi spesialis teregistrasi yang tersebar di seluruh Indonesia, 85% dokter gigi dan 93% dokter gigi spesialis teregistrasi berada di wilayah Indonesia bagian barat, dan mayoritas terkonsentrasi pada pulau Jawa. Sejalan dengan hal ini, persebaran institusi pendidikan dokter gigi pun tidak merata, pada tahun 2011 ada 16 IPDG di jawa sedangkan di maluku, papua, dan nusa
tenggara belum ada IPDG. Disamping itu, jika mengacu indikator indonesia sehat (2010), rasio penduduk dan dokter gigi ideal adalah 9000 : 1 , namun saat ini -dengan asumsi penduduk indonesia sebanyak 238 juta- rasio penduduk dan dokter gigi adalah 11.521 : 1. Hal tersebut berartipermasalahan bukan hanya pada tidak meratanya dokter gigi tapi
juga kurangnya jumlah dokter gigi.

Dari analisa awal permasalahan dapat diketahui bahwa maldistribusi dokter gigi merupakan masalah yang lebih kongkrit dan krusial dibandingkan kemahiran dokter gigi. Sehingga kebijakan internsip kedokteran gigi kedepan perlu menitikberatkan pada solusi pemerataan dokter gigi di Indonesia.

E. Merancang sistem Internsip kedokteran gigi

Internsip KG yang berlandasarkan pengabdian sebagai upaya pemerataan pelayanan kesehatan gigi tentu berbeda sistemnya dengan program yang fokus pada pemahiran. Menyimak kajian PSMKGI, telah dibahas rekomendasi sistem internsip kedokteran gigi yang ideal. Untuk mencapai pemerataan, dokter gigi hendaknya ditempatnya diseluruh wilayah dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kepadatan dokter gigi di wilayah tersebut.

Sistem Internsip KG nantinya lebih bersifat time-based bukan requirement-based. Sehingga waktu lah yang menjadi tolak ukur bukan koleksi kasu., mengingat koleksi kasus seperti ini telah dilaksanakan saat mahasiswa menempuh stase kepaniteraan atau koas. Untuk lama waktu internsip KG yang oleh undan-undang disebutkan paling lama satu tahun, PSMKGI merekomendasikan 6 bulan. Hal ini untuk menghindari back-log yang banyak terjadi pada program Internsip kedokteran. Belajar dari internsip kedokteran, back[-log atau penumpukan antiran ini terjadi karena beberapa hal : terlambatnya penerbitan STR, peserta yang melapaui wahana internsip, dan ketidakpastian anggaran. Maka demi mencegah terjadinya backlog dan optimalnya pelayanan kesehatan,  pemerintah perlu mencari solusi permasalahan
tersebut. Seperti memastikan rasio peserta dan wahana yang tersedia dan merencanakan anggaran internsip KG secara jelas.Terakhir, fasilitas pelayanan kesehatan sangat menentukan kualitas pelayanan kesehatan gigi. Perbaikan maupun penambahan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan gigi akan sangat mendukung optimalisasi pelayanan kesehatan gigi di daerah, sehingga tercapai pemerataan pelayanan kesehatan bukan hanya dari segi
kuantitas dokter gigi tapi juga kualitas pelayanan kesehatan gigi yang diberikan.

F. Kesimpulan
Berdasarkan permenkes no 39 tahun 2017 dapat diketahui 2 hal : Internsip kedokteran gigi pasti akan dilaksanakan dan Sistem Internsip kedokteran gigi akan berbeda dengan internsip kedoktera.. Namun, internsip kedoteran gigi memang masih menyimpan banyak tanya terutama dari segi latar belakang permasalahan : tidak mahirnya dokter gigi atau tidak meratanya dokter gigi ? karena ini akan memengaruhi tujuan internsip KG : pemahiran sekaligus pengabdian atau pengabdian sekaligus pemahiran. Pemerintah harus dapat menentukan secara jelas karena analisa masalah dan penentuan tujuan akan mempengaruhi konsep internsip KG itu sendiri. Berdasarkan analisa awal permasalahan dapat diketahui bahwa maldistribusi dokter gigi merupakan masalah yang lebih kongkrit dan krusial dibandingkan kemahiran dokter gigi. Sehingga kebijakan internsip kedokteran gigi kedepan perlu menitikberatkan pada solusi pemerataan dokter gigi di Indonesia.

Adapun sistem internsip KG yang dipandang ideal adalah bersifat time based dengan penempatan di daerah melalui analisa ketersediaan dan kepadatan dokter gigi di wilayah tersebut.

 

Referensi

Departemen kesehatan, 2014, Program Internsip Dokter Indonesia, [online],  (http://internsip.depkes.go.id/berita.php?id=7 diakses pada 16 Agustus 2017)

Dewi, S.L., 2013, Kebijakan Untuk Daerah Dengan Jumlah Tenaga Kesehatan Rendah, Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia 2(1) : 1-2

Lisiswanti, R. dan Saputra, O., 2015, Faktor-faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Pembelajaran Klinik di Institusi Pendidikan Kedokteran, JuKe Unila 5(9) : 104-109.

Nursakina, Y. 2015, Ada Apa dengan Program Internsip Dokter Indonesia ?. [online]. (www.kompasiana.com diakses pada 17 Agustus 2017)

Priantono, D., 2013, Pelaksanaan Internsip, Jurnal Kesehatan Indonesia, 1(3) :167-170.

PSMKGI, 2016, Kajian Internsip Kedokteran Gigi.

Republik Indonesia, 2010, Permenkes RI Nomor 299/menkes/II/2010 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dan Penempatan Dokter Pasca Internsip, Sekretariat Negara, Jakarta

Republik Indonesia, 2017, Permenkes No. 39 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia, Berita Negara RI tahun 2017 No. 1088, Sekretariat Negara, Jakarta.

Republik Indonesia, 2013, Undang-Undang No.20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. Lembaran Negara RI tahun 2013 No.5434, Sekretariat Negara, Jakarta

Tim panja Pemerintah, 2013, Naskah akademik Rancangan Undang-undang Penddikan Kedokteran, Jakarta

Tim Panja Pemerintah, 2011, Naskah akademik Rancangan Undang-undang tentang Pendidikan dokter Gigi, Jakarta .

Berikan Komentar Disini
Advertisement
Advertisement
Share ke Teman Sejawat....
Share on Facebook1Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0