website statistics
Home > Tulisan Kita > Menanti PDGI Yang “Bergairah”

Menanti PDGI Yang “Bergairah”

Advertisement
Advertisement

Ditulis Oleh : Ahmad Ridwan

Detail Profil

Persatuan Dokter Gigi Indonesia yang disingkat PDGI adalah organisasi yang menaungi seluruh profesi dokter gigi di Indonesia. Tepat 22 Januari 2017 PDGI telah sampai pada usianya yang ke 67 tahun. Di usianya yang cukup matang, ternyata masih banyak pemasalahan bidang kesehatan gigi dan mulut Indonesia yang belum selesai. PDGI sebagai satu-satunya organisasi keprofesian dokter gigi tentu menjadi salah satu harapan besar masyarakat untuk dapat membantu pemerintah untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dengan segera. Namun, terlihat jauh panggang dari api. PDGI tidak terlihat begitu kuat dan “bergairah” melaksanakan peran yang seharusnya. Boleh juga disebut kurang mampu memanfaatkan potensi besar yang ada dalam tubuhnya untuk menjadi akselerator solusi atas permasalahan dunia kesehatan gigi di Indonesia.

Permasalahan bidang kesehatan gigi Indonesia paling tidak terbagi dalam dua dimensi, pertama adalah permasalahan internal keprofesian kedokteran gigi yang secara tidak langsung dapat berefek kepada dimensi kedua yakni permasalahan kesehatan gigi dan mulut masyarakat Indonesia. Dimensi permasalahan pertama ini antara lain masih banyaknya ketidakjelasan batasan kompetensi antar bidang spesialisasi kedokteran gigi, pendidikan kedokteran gigi yang masih belum “satu” kurikulumnya serta biaya pendidikan kedokteran gigi yang semakin mahal. Selain itu, kesejahteraan profesi dokter gigi di era BPJS masih kurang diperhatikan dengan angka kapitasi hanya sebesar Rp 2000.

Selanjutnya dimensi permasalahan yang ada di masyarakat antara lain menurut riset kesehatan dasar (riskesdas) terakhir yang dilaksanakan tahun 2013, terlihat masih tingginya indeks karies (gigi berlubang) masyarakat yakni sebesar 4,6 serta masih tingginya angka masyarakat dengan penyakit gigi dan mulut yang tidak mendapatkan perawatan dengan presentase 68,9%. Penyebab masalah tersebut salah satunya adalah penyebaran dokter gigi yang masih belum merata. Disisi lain, praktek tukang gigi yang tidak standar dan tidak sesuai peraturan (baca : kompetensi) yang seharusnya semakin menjamur dan sudah banyak memakan korban akibat salah perawatan. Tentu hal ini sangat membahayakan masyarakat dan menuntut segera diselesaikan.

Berbagai permasalahan diatas sudah berlangsung sejak beberapa waktu lalu. Namun PDGI yang dalam hal ini pusat komandonya ada di Pengurus Besar (PB) terilihat masih “adem ayem” dan tenang-tenang saja. Tentunya secara wewenang tidak semua permasalahan yang ada menjadi tanggung jawab penuh PDGI untuk menyelesaikannya, melainkan  juga pemerintah dalam hal ini kementrian atau dinas kesehatan. Namun tetap PDGI tidak bisa lepas tangan begitu saja. Selain urusan yang sifatnya internal keprofesian gigi, PDGI dapat aktif mendesak serta memberikan alternatif solusi pada pemerintah atas permasalahan yang ada. Faktanya “boro-boro” menyelesaikan urusan kesehatan gigi masyarakat, urusan internal saja terlihat seperti didiamkan.

“Diam”nya PDGI ini dapat terlihat dari contoh permasalahan kecilnya kapitasi dokter gigi yang salah satu indikasi penyebabnya adalah lemahnya bargaining position PDGI dalam memperjuangkan hak anggotanya, selain isu bahwa data yang dimiliki PDGI mengenai perhitungan unit cost tidak cukup valid. Contoh lain adalah kecilnya respon PDGI terhadap kasus-kasus korban salah perawatan tukang gigi, yang dalam hal ini adalah tukang gigi yang tidak sesuai aturan yang berlaku. Padahal PDGI punya potensi besar untuk mengambil sikap tegas dan mendesak pemerintah menertibkan praktik tukang gigi yang tidak sesuai standar tersebut.

Disisi lain, sejenis dengan PDGI, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tampaknya lebih sadar akan perannya sebagai sebuah organisasi persatuan profesi dokter. Kita dapat melihat akhir-akhir ini IDI begitu lantang menyuarakan pendapatnya mengenai keinginannya merubah beberapa poin undang-undang pendidikan kedokteran, yakni klausul tentang dokter layanan primer (DLP) dan ingin menambah klausul tentang pembatasan biaya pendidikan untuk mengontrol biaya pendidikan kedokteran yang begitu mahal. Semua keputusan yang diambil IDI adalah kesepakatan bersama disaat kongres. Hal ini menjadi bukti bahwa IDI cukup bisa memetakan permasalahan penting dan mendesak di bidangnya serta memperjuangkan penyelesaiannya. Selain itu, menarik untuk disinggung bahwa undang-undang pendidikan kedokteran yang ingin direvisi oleh IDI ini juga mencakup pendidikan kedokteran gigi. Jika salah satu poin yang diperjuangkan adalah poin untuk mengontrol pembiayaan, maka sebenarnya PDGI dapat pula ikut andil memperjuangkannya bersama. Namun hal tersebut tidak dilakukan.

Sebagai satu-satunya organisasi keprofesian dokter gigi, PDGI memiliki potensi besar melaksanakan fungsi selain fungsi pokoknya mengatur urusan administrasi dan resgistrasi untuk izin praktik anggotanya. PDGI adalah organisasi ahli dibidang kesehatan gigi dan mulut sehingga seharusnya dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan gigi dan mulut masyarakat. Dari banyaknya dimensi permasalahan yang ada, PDGI dapat memulai penyelesaian dengan berbenah diinternal terlebih dahulu meskipun tidak menutup kemungkinan untuk segera mengambil sikap tegas dan memberikan solusi alternatif unuk permasalahan yang mendesak. Pengurus PB PDGI harus lebih “bergairah” dan dapat menularkan “gairah”nya ke semua cabang  dan anggota-anggotanya seluruh Indonesia. Dengan hal itu maka PDGI dapat menjadi akselerator perbaikan kesehatan gigi masyarakat Indonesia. Kami menanti!!

ARTIKEL RELEVAN

ERA JKN : DOKTER GIGI HANYA DIBAYAR RP 2000

RUNYAMNYA URUSAN TUKANG GIGI

MENKES : DOKTER GIGI TIDAK ADA YANG MAU KE DAERAH

Berikan Komentar Disini
Advertisement
Advertisement
Share ke Teman Sejawat....Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0
admin
Admin website http://dental.id