web tracker Kemenkes : Kami Akan Sederhanakan SKP Karena Memberatkan Keuangan Dan Berpotensi Gratifikasi - dental.id
Download! Download Panduan Praktik Klinik Bagi Dokter Gigi Dari PB PDGI

Kemenkes : Kami Akan Sederhanakan SKP Karena Memberatkan Keuangan Dan Berpotensi Gratifikasi

Share ke Teman Sejawat....
Share on Facebook331Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn1
Ads
Advertisement

KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) mengakui kegiatan mengumpulkan Satuan Kredit Profesi (SKP) dalam satu periode sangat memberatkan keuangan dokter/dokter gigi. Untuk itu, Kemenkes akan menyederhanakan kebijakan tersebut, agar menjadi lebih efisien, sehingga mengurangi potensi gratifikasi dokter.

“Kewajiban SKP jadi beban finansial pribadi dokter. Hal ini kerap dijadikan pintu masuk bagi perusahaan farmasi untuk menawarkan diri sebagai sponsor dengan syarat tertentu,” ujar Irjen Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Purwadi, di Jakarta, Jumat (5/2).

Besarnya beban yang harus ditanggung dokter/dokter gigi untuk mengumpulkan poin SKP, tergambar dari penjelasan Purwadi.

Dia menjelaskan, per periode atau setiap 5 tahun, mereka harus mengumpulkan sekitar 250 poin SKP. Poin tersebut bisa didapat dari sejumlah kegiatan seperti, seminar, simposium, workshop, pelatihan, bakti sosial, dan sebagainya.

Masing-masing kegiatan diberi nilai bobot yang berbeda-beda oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI).

Jika dalam 5 tahun harus terkumpul 250 poin, artinya, dalam setahun minimal harus ikut sekitar 50 kegiatan seminar, misalnya. Padahal, biaya untuk mendaftar seminar tidak murah, antara Rp3 juta, bahkan sampai ada yang Rp50 juta. Jumlah itu belum termasuk biaya akomodasi dan transportasi.

“Kalau dokternya tinggal di daerah, biaya lebih besar. Karena harus naik pesawat dan tinggal di hotel,” tandas dia.

Kegiatan mengumpulkan SKP ini bertujuan agar dokter selalu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kompetensinya.

Kegiatan ini bersifat wajib bagi dokter/dokter gigi, sesuai dengan amanah UU No 29/ 2004 tentang Praktik Kedokteran (Pradok). Selain itu, jumlah poin SKP akan menjadi syarat bagi mereka untuk memerpanjang Surat Tanda Registrasi (STR) ke Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Perpanjangan STR merupakan syarat bagi mereka untuk mengajukan perpanjangan Surat Izin Praktik (SIP).

Kendati tujuan pengumpulan poin ini mulia, mahalnya biaya yang harus dikeluarkan, menjadi pintu masuk bagi perusahaan farmasi untuk menawarkan bantuan dalam bentuk sponsoship bagi para dokter untuk mengikuti sejumlah kegiatan tersebut.

Sejatinya pemberian biaya sponsoship dari farmasi bagi para dokter diperbolehkan dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (Kodeki). Praktik seperti ini juga jamak terjadi di negara maju seperti Amerika Serikat (AS). Namun, di Indonesia, kebanyakan pemberian sponsorship itu, menurut Purwadi, disertai pamrih.

“Misalnya dokter harus menjual/meresepkan obat dari farmasi yang bersangkutan dalam target tertentu. Disinilah terjadi praktik gratifikasi,” tandas Purwadi.

Purwadi mengakui bahwa kegiatan mengumpulkan SKP adalah instruksi pemerintah. Namun, di sisi lain, negara juga tidak memiliki kemampuan fiskal yang cukup untuk membantu semua dokter untuk kegiatan pembelajaran terus menerus itu.

Yang bisa dilakukan dalam waktu dekat, lanjut Purwadi, adalah penyerdehanaan model pengumpulan SKP. Misalnya, seminar bisa dilakukan lewat teleconference. Atau kegiatan dokter mengobati pasien di puskesmas/klinik bisa dimasukan dalam poin SKP, dan sebagainya.

Sementara itu, Sekertaris Itjen Kemenkes Mustikawati menjelaskan, Sejatinya, Kemenkes sudah menganggarkan sebanyak 6,05% dari total anggaran pengembangan SDM medis sebanyak Rp63 triliun untuk kegiatan seperti SKP. Namun, karena jumlah dokter banyak, sekitar 126 ribu.

“Dengan penyederhanaan SKP, kita optimistis praktik gratifikasi dokter akan berkurang,” tandas dia.

Terima kasih

http://mediaindonesia.com

Berikan Komentar Disini
Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Persyaratan Memperoleh Sistem Kredit Profesi (SKP)...
views 2395
Satuan Kredit Profesi (SKP) dibutuhkan oleh dokter atau dokter gigi dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya di bidang profesinya. Selain i...
Nilai SKP Beberapa Sertifikat Dalam Satu Acara Tid...
views 2802
Anggapan selama ini bahwa dengan hanya mengikuti satu acara saja dapat memperoleh banyak Satuan Kredit Partisipasi (SKP) asalkan mengikuti table clini...
KPK: Perusahaan Farmasi Rutin Transfer Rp800 M ke ...
views 168
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengaku pihaknya telah menerima data baru dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ...
Bakti Sosial Menjadi Syarat Perpanjangan STR?
views 366
Bakti sosial tiba-tiba menjadi primadona dalam bulan-bulan terakhir ini, berbagai kelompok dokter gigi ramai-ramai menyelenggarakan bakti sosial di be...
KPK: Dokter Bisa Mendapat 30 Persen dari Resep Oba...
views 111
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan hasil kajian tata kelola obat dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Rabu pagi (19/10) di Kantor ...
Share ke Teman Sejawat....
Share on Facebook331Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn1